Polewali Mandar, (1/08) BNP2TKI – Sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menginisiasi pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi para Pekerja Migran Indonesia asal Sulawesi Barat (Sulbar) yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Penyiapan LTSA di Kabupaten Polman tersebut diawali dengan Rapat Koordinasi di Kantor Bappeda Polman, Rabu (31/7/2019) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen BNP2TKI Haposan Saragih, Kepala BP3TKI Makassar Agus Bustami, dan dihadiri oleh Kepala OPD tingkat Provinsi Sulbar dan Kabupaten Polman, perwakilan instansi terkait Imigrasi, Bea Cukai, BPJS Ketenagakerjaan, dan TNI.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sulbar menyampaikan permohonan dukungan nya ke jajaran di Provinsi dan Kabupaten serta instansi yang terkait terhadap pendirian LTSA di Kabupaten Polman, sebagai layanan pendukung bagi jalur transportasi laut Pelabuhan Tanjung Silopo di Polman ke Lahad Datu Sabah Malaysia.

“Pelabuhan Tanjung Silopo nantinya tidak hanya sebagai jalur perdagangan dan barang, namun juga sebagai pintu embarkasi dan debarkasi bagi PMI yang akan bekerja ke wilayah Sabah Malaysia, dan kita sedang mengupayakan perijinan kapal nya, sehingga PMI asal Sulbar tidak perlu jauh jauh ke Parepare” ungkap Gubernur.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Polman, yang akan mendukung penuh pendirian LTSA tersebut. “infrastruktur sudah kami siapkan demi kelancaran LTSA, seperti gedung kantor LTSA, petugas, penyiapan RSUD Polman sebagi sarana kesehatan, dan akses transportasi Pelabuhan Tanjung Silopo bekerjasama dengan pemerintah Provinsi” kata Bupati.

Sementara itu Direktur KVPD BNP2TKI sebagai narasumber dari instansi pusat menyampaikan paparan terkait program dan proses pendirian LTSA sebagai gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Polman dalam mempersiapkan LTSA seperti penyiapan regulasi/aturan, infrastruktur fisik, anggaran, dan SDM/pegawai.

“BNP2TKI sangat mengapresiasi Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman dalam membentuk LTSA bagi PMI, hal ini memperlihatkan kepedulian Pemerintah Daerah akan pelindungan PMI”, ujar Direktur KVDP BNP2TKI.

Setelah acara rapat koordinasi tersebut, rombongan peserta yang dipimpin Gubernur didampingi Bupati, BNP2TKI dan segenap OPD melakukan kunjungan ke RSUD Polman yang sekaligus menjalani proses visitasi Tim Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan menjadi sarana kesehatan pemeriksa kesehatan Calon PMI. Kunjungan dilanjutkan ke gedung kantor yang akan dijadikan LTSA di Kantor BKKD dan Kantor PGRI Polman, dan ditutup dengan kunjungan di Pelabuhan Tanjung Silopo.**(Humas)